Loading...
You are here:  Home  >  Mailing List Indoneuro  >  Current Article

2014-08-31 KPK DAN DOKTER NEURO

By   /  September 1, 2014  /  Comments Off on 2014-08-31 KPK DAN DOKTER NEURO

    Print       Email

KPK DAN DOKTER NEURO

Sabtu 30 Sept ini saya diundang bicara di CNE-3 Perdossi Malang, sekalian diminta memberikan sambutan. Ada yang unik dan patut di appresiasi, yaitu acara yang berjudul Gratifikasi Dokter, Kenali dan Hindari, pembicaranya dari KPK, seorang akuntan yang namanya saya lupa. Beliau datang terlambat, dan buru-buru mau balik Jkt, jadi diskusinya sangat mepet.

Dlm menjelaskan apa itu gratifikasi, presentasinya cukup menarik. Gratifikasi adalah pemberian benda atau barang dalam arti luas, yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kepentingan tertentu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang memiliki kekuasan tertentu. Dicontohkan pula beberapa bentuk gratifikasi misalnya, pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dan kenikmatan. Termasuk dalam kenikmatan ini adalah pelayanan seksual. Ada perbedaan antara gravitasi dan gratifikasi. Gravitasi, bendanya jatuh dari atas kebawah, sedang gratifikasi melawan daya tarik bumi, bendanya naik dari bawah keatas. Maksudnya dari orang yang punya kehendak (dibawah) kepada Pejabat (diatas).

Karena waktu terbatas, maka sessi diskusi hanya dibatasi 4 pertanyaan. Tentu saya ngacung duluan, diikuti dr Yoeswar Darisan (Ketua Perdossi + Ketua IDI Bogor), dr Dyah Irawati (Tulungagung), dan satu lagi dari Malang, bukan anggota Perdossi.

Saya memperkenalkan diri dr Hasan, staff pengajar FK Unair. “Saya pegawai negeri biasa, bukan pejabat yang memiliki kekuasaan besar. Tugas saya mengajar di Fakultas, kadang di undang memberikan ceramah spt pada simpo hari. Dalam memberikan ceramah saya diberi honor. Apakah honor itu masuk gratifikasi?” Beliau menjawab demikian, Walaupun Bapak bukan pejabat yang punya kekuasaan, namun bila orang-orang yang bapak beri ceramah itu membayar langsung kepada Bapak, maka pemberian itu masuk gratifikasi Wah piye iki, nampaknya beliau tdk mengerti bahwa yang mebayar saya itu bukan orang-orang yang ikut simpo, tapi yang bayar adl panitia. Saya tak memperpanjang masalah.

Ganti dr Yoeswar bertanya. Beliau memperkenalkan diri sbg Ketua Perdossi dan Ketua IDI Bogor. “Anggota Perdossi Bogor sebanyak 14 orang, hanya 3 orang yang Plat Merah. Sedang dari 1500 anggota IDI, 300 orang yang Plat Merah. Maksud Plat Merah itu adl Pegawai Negeri. Bagaimana kalau mereka ke simpo dan memperoleh sponsor farmasi, apa itu masuk gratifikasi?” Ini jawaban Bapak KPK, Agar tdk masuk gratifikasi, maka hindari pemberian sponsor secara pribadi. Kalau bisa sponsor itu diberikan pada institusi, dan nantinya institusi itulah yang akan memberikan pada individu-individu”. Beliau memberi contoh sbb Bila ada sekelompok pegawai Pertamina melakukan rapat untuk kepentingan pihak tertentu dan memperoleh imbalan, maka imbalan itu masuk gratifikasi” Nampak sekali baik dr Yoeswar maupun hadirin yang hadir tidak puas dengan jawaban ini. Bapak KPK ini tdk paham dan mengira bahwa semua dokter itu berada dalam 1 institusi.

Dua penanya berikutnya, bertanya agak mirip-mirip yang menekankan bahwa tidak semua dokter pegawai negeri, banyak juga yang swasta. Beliau menjawab bahwa sponsor oleh farmasi hanya bersifat pelanggaran umum, bukan pelanggaran profesi.

Diskusi selesai, sebelum ditutup saya mengajukan interupsi disusul dr Yoswar. Saya bilang demikian, Bapak KPK Yth. Mohon maaf, nampaknya jawaban yang Bapak berikan tidak klop dgn pertanyaaan yang diajukan. Sebenarnya inti pertanyaan itu hanya satu, terutama menyangkut kepentingan semua peserta simpo yang hadir hari ini. Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua peserta datang ke simpo ini atas sponsor farmasi. Sponsorship ini didasarkan atas hubungan pribadi dokter ybs dgn farmasi. Tdk ada hubungannya dgn institusi dimana mereka bekerja. Pagi hari dikala bertugas di RS, mereka menulis resep sesuai dgn Panduan RS yang mengacu pada BPJS. Sama sekali tak terkait dgn farmasi. Sore hari dikala mereka praktek sbg pribadi, mereka bebas menulis resep yang terbaik untuk pasien. Walaupun tdk semua, bisa saja mereka menulis resep farmasi tertentu yang dianggap baik. Perlu diingat bahwa praktek pribadi itu adalah pekerjaan bebas seorang dokter yang dijamin undang-undang. Dengan demikian, mereka bebas pula menentukan apa yang terbaik. Selain itu perlu Bapak ketahui, bahwa tujuan mereka hadir dalam simpo ini adalah untuk meningkatkan kompetensi agar bisa meningkatkan pelayanan pada pasien. Jadi inti pertanyaannya adalah apakah sponsor farmasi ke para dokter yang hadir pada simpo ini dianggap gratifikasi? Bapak tdk perlu menjawab pertanyaan saya. Ini hanya keterangan agar Bapak memahami inti masalahnya. Demikian terima kasih”   

Setelah mendapat keterangan diatas, nampaknya beliau mulai paham masalahnya. Beliau menimpali demikian. “Sesuai permintaan, saya tidak akan menjawab komentar dr Hasan. Dokter swasta tdk termasuk dalam ketentuan gratifikasi. Untuk simpo yang berlaku umum spt hari ini, maka sponsor farmasi pada peserta simpo tidak termasuk gratifikasi. Nanti dr Hasan saya usulkan ikut serta dalam tim penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis)”

Interupsi dr Yoeswar menitik beratkan bahwa sponsor farmasi pada peserta simpo tidak termasuk gratifikasi, dan Bapak KPK hanya tersenyum dan mengangguk-angguk.

Melihat jawaban yang memuaskan itu, saya minta pada hadirin memberi applause. Maka gegap gempitalah tepuk tangan para hadirin.

Suwun – MHM

    Print       Email

You might also like...

Read More →